Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah:

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
2. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
4. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
5. Identitas hakim dan aparatur dilaporkan yang belum diketahui publik;
6. Pengadilan yang catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam bagian VIII huruf B Pedoman ini; dan
8. Berita acara sidang dan alat bukti.